kuisioner

Kuisioner (questionnaires) adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuisioner merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian. Kuisioner dapat diberikan secara pribadi, disuratkan kepada responden, atau disebarkan secara elektronik.

Kuisioner yang Diberikan secara Pribadi

Jika kuisioner terbatas di suatu daerah lokal, dan organisasi bersedia serta mampu mengumpulkan kelompok karyawan untuk mengisi kuisioner di tempat kerja, cara yang baik untuk memperoleh data adalah memberikan kuisioner secara pribadi. Keuntungan utama dari hal ini adalah bahwa peneliti atau seorang anggota dari tim penelitian dapat mengumpulkan semua responden lengkap dalam periode waktu singkat. Keraguan apapun yang responden mungkin miliki terhadap beberapa pertanyaan bisa diklarifikasi di tempat. Peneliti juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan topik penelitian dan memotivasi responden untuk memberikan jawaban secara jujur. Menyebarkan kuisioner kepada sejumlah besar orang pada saat yang sama adalah lebih murah dan memakan lebih sedikit waktu dibanding mewawancara. Memberikan kuisioner juga tidak memerlukan banyak keterampilan dibandingkan dengan melakukan wawancara. Kapan pun mungkin, kuisioner adalah paling baik diberikan secara pribadi kepada kelompok orang karena kelebihannya. Tetapi, organisasi sering sekali tidak mampu atau cenderung membiarkan jam kerja dihabiskan untuk pengumpulan data, dan cara lain untuk mendapatkan kembali kuisioner yang telah diisi mungkin harus dicari. Dalam kasus semacam itu, karyawan bisa diberi formulir kuisioner yang akan dikumpulkan dari mereka secara pribadi beberapa hari kemudian setelah diisi, atau melalui surat dengan tanggal tertentu dalam amplop berprangko dan beralamat yang diberikan kepada mereka untuk tujuan tersebut. Kertas scanner (kertas jawaban yang biasa disediakan untuk menjawab pertanyaan pilihan ganda dalam ujian) biasanya dikirimkan bersama kuisioner, sehingga responden dapa melingkari jawaban mereka atas setiap pertanyaan pada kertas, yang kemudian bisa dimasukkan secara langsung ke dalam komputer sebagai data yang tidak perlu dikodekan dan kemudian secara manual dimasukkan ke dalam komputer. Disket berisi pertanyaan juga dapat dikirimkan kepada responden yang memiliki dan dapat menggunakan komputer pribadi.

Kuisioner Surat

Kelebihan utama kuisioner surat (mail questionnaires) adalah bahwa daerah geografis yang luas dapat dicakup dalam survei. Kuisioner tersebut dikirimkan melalui surat kepada responden, sehingga mereka dapat mengisinya dengan nyaman di rumah mereka, tanpa “diburu” waktu. Tetapi tingkat pengembalian kuisioner surat biasanya rendah. Tingkat respons 30% dianggap bisa diterima. Kekurangan lain dari kuisioner surat adalah bahwa keraguan apa pun yang responden miliki tidak dapat diklarifikasi. Demikian pula dengan tingkat pengembalian yang sangat rendah, sulit untuk membuktikan keterwakilan sampel karena mereka yang meresponds survei mungkin sama sekali tidak mewakili populasi yang seharusnya diwakili. Tetapi, beberapa teknik yang efektif dapat diterapkan untuk meningkatkan tingkat responds pada kuisioner surat. Di antaranya, mengirim surat tindak lanjut, melampirkan sejumlah kecil uang sebagai insentif pada kuisioner, memberikan kepada responden amplop pengembalian lengkap dengan perangko dan alamat, dan membuat kuisioner tetap singkat.

Pilihan menggunakan kuisioner sebagai metode pengumpulan data mungkin terbatas jika peneliti harus menjangkau subjek dengan pendidikan yang sangat minim. Menambah gambar pada kuisioner, jika layak, dapat menolong dalam kasus tersebut. Tetapi, untuk kebanyakan penelitian organisasi, setelah variabel penelitian diidentifikasi dan pengukuran ditemukan atau disusun, kuisioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang baik sekali. Studi lapangan survey komparatif, dan desain eksperimental sering menggunakan kuisioner untuk mengukur variabel penelitian. Karena kuisioner lazim digunakan dalam survey, adalah perlu untuk mengetahui bagaimana mendesainnya secara efektif.

PEDOMAN UNTUK DESAIN KUISIONER

Prinsip deain kuisioner bisa difokuskan pada tiga bidang. Yang pertama berkaitan dengan susunan kata dalam pertanyaan. Yang kedua mengacu pada perencanaan bagaimana variabel akan dikategorikan, diskalakan, dan dikodekan setelah respons diterima. Yang ketiga berkaitan dengan penampilan kuisioner secara keseluruhan. Ketiganya merupakan persoalan penting dalam desain kuisioner karena mereka dapat meminimalkan bias dalam penelitian.

Prinsip Susunan Kata

Prinsip susunan kata mengacu pada faktor, seperti (1) ketepatan isi pertanyaan, (2) bagaimana pertanyaan disampaikan dan tingkat kefasihan bahasa yang digunakan, (3) tipe dan bentuk pertanyaan yang diajukan, (4) urutan pertanyaan dan (5) data pribadi yang dicari dari responden. Masing-masing hal tersebut dijelaskan di bawah ini.

Isi dan Tujuan Pertanyaan

Sifat variabel yang diteliti-perasaan subjektif atau fakta objektif-akan menentukan jenis pertanyaan yang diajukan. Bila variabel yang diteliti bersifat subjektif (misalnya, kepuasan, keterlibatan), di mana keyakinan, persepsi, dan sikap responden ingin diukur, pertanyaan sebaiknya mengungkap dimensi dan elemen konsep. Jika variabel objektif seperti usia dan tingkat pendidikan responden yang diteliti, pertanyaan tunggal yang langsung-lebih disukai pertanyaan yang memiliki kategori berskala ordinal-akan lebih tepat. Jadi, tujuan masing-masing pertanyaan sebaiknya dipertimbangkan dengan hati-hati sehingga variabel bisa diukur secara memadai dan tanpa ada pertanyaan yang tidak berguna.

pemberdayaan ekonomi

PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum memasuki masa krisis moneter, berkembang pesat dan patut dibanggakan. Pendapatan per kapita pada saat itu meningkat menjadi dua kali lipat antara 1990 dan 1997. Perkembangan ini didukung oleh kebijakan moneter yang stabil, yaitu dengan tingkat inflasi yang rendah, tingkat bunga yang rendah, tingkat perkembangan nilai tukar mata uang yang terkendali rendah, APBN yang berimbang, kebijakan ekspor yang terdiversifikasi, kebijakan neraca modal yang liberal, baik bagi modal yang masuk maupun keluar. Kesuksesan ini menimbulkan suatu optimisme yang luar biasa, tetapi di pihak lain, terdapat keteledoran yang tidak tanggung-tanggung.

Kesuksesan pembangunan ekonomi Indonesia demikian memukau para kreditur luar negeri yang menyediakan kredit tanpa batas dan tanpa meneliti proyek-proyek yang dibeli kredit itu.

Keteledoran ini juga terjadi di dalam negeri. Kegiatan—kegiatan ekonomi dan para pelakunya belangsung tanpa adanya pengawasan yang ketat.

Didorong oleh keteledoran-ketelodaran pemerintah Indonesia dalam menggerakkan perekonomian, didorong bertumbuh di atas kemampuannya sendiri. Dan pertumbuhan ini ambruk ketika munculnya kebijakan Thailand pada July 1997 untuk mengembangkan mata uang Thailand “bath” terhadap dolar US. Selama itu mata uang bath dan dolar US dikaitkan satu sama lain dengan suatu kurs yang tetap. Devaluasi mendadak dari “bath” ini menimbulkan tekanan terhadap mata uang-mata uang negara ASEAN dan menjalarlah tekanan devaluasi di wilayah ini.

Pada September 1997 rupiah telah terdevaluasi 30% sejak Juli 1997. Pada Juli 1998 dalam setahun rupiah sudah terdevaluasi sebesar 90%, yang diikuti oleh kemerosotan IHSG di pasar modal Jakarta dengan besaran sekitar 90% pula dalam periode yang sama. Dalam perkembangan selanjutnya dan selama ini, ternyata Indonesia paling dalam dan paling lama mengalami depresi ekonomi. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi –13,7% dari pertumbuhan sebesar 4,9% pada tahun sebelumnya (1997) atau jatuh sebesar 18,6% dalam setahun.

Utang pemerintah resmi negara turun dari USD 80 miliar menjadi USD 50 miliar pada akhir tahun 1996, sementara utang swasta membubung dengan cepatnya. Jika pada tahun 1996 utang swasta masih berada pada tingkat USD 15 miliar, maka pada akhir tahun 1996 sudah meningkat menjadi antara USD 65 miliar – USD 75 miliar.

Pemberdayaan Ekonomi

Persoalan kemiskinan saat ini sudah menjadi persoalan yang sangat kompleks yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin telah mencapai angka 34.146 juta jiwa atau sekitar 16,66% dari total jumlah penduduk Indonesia. Berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat miskin antara lain bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat menghadapi persaingan usaha, konflik, dan tindak kekerasan, lemahnya masalah kependudukan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, dan juga kesempatan pembangunan yang menyebabkan masih banyaknya wilayah yang dikategorikan tertinggal dan bahkan terisolasi. Selain itu masalah kemiskinan juga memiliki spesifikasi yang berbeda antar wilayah perdesaan, perkotaan serta permasalahan khusus di wilayah pesisir dan kawasan tertinggal.

Masalah kemiskinan di Indonesia juga ditandai dengan rendahnya mutu kehidupan masyarakat, yang diindikasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). IPM dan IKM mempunyai komponen yang sama, yaitu angka harapan hidup (tingkat kesehatan), penguasaan ilmu pengetahuan (tingkat pendidikan) dan standar kehidupan yang layak (tingkat ekonomi), Pada IPM standar hidup layak dihitung dari pendapatan per kapita, sementara IKM diukur dengan persentase penduduk tanpa akses terhadap air bersih, fasilitas kesehatan dan balita kurang gizi. Pada tahun 2003 IPM Indonesia pada peringkat 112 dari 175 negara, sementara IKM pada peringkat 33 dari 94 negara.

Dalam strategi penanggulangan kemiskinan, yang patut dipahami adalah bahwa kemiskinan tidak hanya diukur sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar tersebut mencakup antara lain: pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik, baik laki-laki maupun perempuan.

Penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari penciptaan stabilitas ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara global, upaya menanggulangi kemiskinan telah memperoleh momentum dan toleransi masyarakat global. Hal ini menjadi tanggungjawab bersama, yang merupakan kewajiban moral dan menjadi amanat konstitusi dimana dalam implementasinya tidak hanya ditangani oleh pemerintah namun melibatkan seluruh elemen bangsa ini.

Pemberdayaan Ekonomi melalui Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Secara langsung atau tidak langsung, kebijakan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, mempengaruhi peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.

Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam rangka mengurangi kemiskinan, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh KUMKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok KUMKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.

KUKM dapat diandalkan sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di pedesaan, perkotaan bahkan di daerah tertinggal. Posisi koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah koperasi meningkat dari 130.730 unit pada tahun 2004 menjadi 138.411 unit pada tahun 2006 (meningkat sebesar 5,88%), sedangkan jumlah anggota pada tahun 2004 sebanyak 27.523.053 orang, dan tahun 2006 jumlah anggota 27.042.342 orang.

Berdasarkan data BPS, sampai dengan tahun 2005, jumlah UKM telah mencapai angka 44,63 juta unit terdiri dari 44,62 juta unit UK dan 67.765 unit UM, jumlah tersebut merupakan 99,99% dari pelaku usaha nasional. Terdapat 5 (lima) sektor dengan jumlah unit usaha terbesar yaitu: Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dengan jumlah 26.261.412 unit (26.259.805 UK dan 1.607 UM); Perdagangan, Hotel dan restoran sebanyak 10.197.812 unit (10.172.227 UK dan 25.585 UM); Industri Pengolahan sebanyak 2.808.949 unit (2.795.237 UK dan 13.712 UM); Pengangkutan dan Komunikasi sebanyak 2.705.849 unit (2.702.552 UK dan 3.297 UM); Jasa-jasa sebanyak 2.314.008 unit (2.307.261 UK dan 6.747 UM).

Berkaitan dengan upaya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, beberapa kegiatan pokok yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka program memberdayakan KUMKM antara lain: penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UKM, pengembangan sistem pendukung usaha KUKM, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM, Pemberdayaan usaha skala mikro, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Pemberdayaan Ekonomi dan Rakyat melalui Kemitraan

Ekonomi yang memiliki daya tahan adalah perekonomian yang tidak mudah terombangambing oleh gejolak yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Perekonomian tersebut, antara lain ditandai oleh tiga ciri berikut. Pertama, adanya diversifikasi kegiatan ekonomi, seperti tercermin dalam keragaman sumber mata pencaharian penduduknya, sumber penerimaan negaranya, sumber penerimaan devisa dan sebagainya. Kedua, pelaku ekonominya mempunyai keluwesan yang tinggi (flexibility) dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan usaha yang dapat berubah dengan cepat. Ketiga, kerangka kebijakan dan peraturan yang mendukung (conducive) terciptanya iklim usaha yang sehat.

Ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri hanya mungkin dapat terwujud apabila pelaku-pelakunya tangguh dan mandiri, dan seluruh potensi masyarakat dapat dikerahkan, berarti partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Jika kegiatan ekonomi terpusat pada kelompok yang terbatas dan di wilayah yang terbatas, maka perekonomian tidak berkembang sesuai dengan potensinya. Berarti pula sebagian masyarakat dan wilayah yang tidak terbawa dalam arus perekonomian, atau, dengan istilah lain, tertinggal.

Kemitraan usaha mengandung pengertian adanya hubungan kerja sama usaha diantara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Prinsip kerja sama seperti itu dapat mengatasi pembatas potensi usaha yang melekat pada satu unit usaha.

Kemitraan ada yang bersifat vertikal (antarskala usaha), yaitu antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, dan ada pula yang bersifat horisontal pada skala usaha yang sama. Namun, yang pada umumnya dimaksud dengan kemitraan adalah antarskala usaha. Ditinjau dari aspek bentuk usaha para pelakunya, kemitraan dapat terjalin antara koperasi, usaha swasta, dan BUMN.

Kemitraan usaha telah menjadi bagian strategi bisnis perusahaan terutama bagi perusahaan-perusahaan besar yang tidak lagi dapat mengandalkan pada strategi internalisasi aktivitas usaha melalui akuisisi dan merger dalam rangka integrasi vertikal dan horisontal.

Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra. Selain dapat memberikan kelenturan dan kelincahan bagi usaha besar, kemitraan usaha juga dapat menjawab masalah diseconomies of scale yang sering dihadapi oleh usaha besar. Kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif sehingga dapat mengalihkan dari kecenderungan monopoli/monopsoni atau oligopoli/oligopsoni. Bagi usaha kecil kemitraan jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar. Usaha besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan usaha kecil.

Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berfikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawanan. Kemitraan yang dilandasi motif belas kasihan cenderung mengarah kepada inefisiensi sehingga tidak akan berkembang secara sinambung.

Sebagai suatu strategi pengembangan usaha kecil, kemitraan telah terbukti berhasil diterapkan di banyak negara, antara lain di Jepang dan empat negara macan Asia, yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Di negara-negara tersebut kemitraan umumnya dilakukan melalui pola subkontrak yang memberikan peran kepada industri kecil dan menengah sebagai pemasok bahan baku dan komponen industri besar. Proses ini menciptakan keterkaitan antar usaha yang kukuh tanpa harus melakukan integrasi vertikal atau konglomerasi.

Kemitraan masih belum melembaga dalam dunia usaha nasional kita. Kemitraan yang sudah berjalan selama ini pada umumnya masih berlangsung karena ada himbauan dari pemerintah. Dalam kenyataan, kemitraan usaha yang benar-benar didasarkan pada adanya kebutuhan dan dilandasi oleh motivasi ekonomi relatif masih sedikit jumlahnya.

Pemerintah juga berperan penting dalam memberikan informasi peluang kemitraan dan bantuan teknis kepada usaha kecil dalam perencanaan kemitraan dan negosiasi bisnis. Pemerintah dapat mendukung kemitraan dengan memantapkan prasarana-sarana dan memperkuat kelembagaan pendukung kemitraan antara lain dengan mengembangkan sistem dan lembaga keuangan yang efektif bagi usaha kecil. Hal ini penting mengingat akses kepada dana, khususnya kredit perbankan dengan persyaratan teknisnya, masih menjadi kendala bagi usaha kecil dalam pengembangan usahanya. Bagi usaha kecil lapisan bawah yang belum laik bank (bankable) barangkali patut dipikirkan pendekatan yang berbeda dengan cara-cara perbankan konvensional, termasuk pengembangan lembaga keuangan alternatif yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan usaha kecil. Di samping itu, patut pula dipikirkan adanya upaya khusus yang dapat membuka peluang bagi usaha kecil untuk melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar, misalnya bagi usaha kecil yang ingin memanfaatkan peluang usaha sebagai subkontraktor usaha besar dalam program industri mobil nasional.

kemitraan merupakan salah satu instrumen yang strategis bagi pengembangan usaha kecil, tetapi ini tidak berarti bahwa semua usaha kecil bisa segera secara efektif dikembangkan melalui kemitraan. Bagi pengusaha informal atau yang sangat kecil skala usahanya dan belum memiliki dasar kewirausahaan yang memadai, kemitraan dengan usaha besar belum tentu efektif karena belum tercipta kondisi saling membutuhkan. Yang terjadi adalah usaha kecil membutuhkan usaha besar sedangkan usaha besar tidak merasa membutuhkan usaha kecil. Usaha kecil yang demikian barangkali perlu dipersiapkan terlebih dahulu, misalnya dengan memperkuat posisi transaksi melalui wadah koperasi atau kelompok usaha bersama (prakoperasi) dan pembinaan kewirausahaan.

Pemberdayaan Ekonomi dalam Islam

Menurut Ali Syari’ati (1933-1977), dua pertiga ayat-ayat al-Qur’an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan/pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezhaliman dengan ungkapan kata zhulm, Itsm, dhalal, dll (Majid, 1984: 10). Al-Qur’an dengan tegas mengatakan, “ Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (Qs. 59: 7), “Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta” (Qs. 70: 24).

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kepitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Dosmetik Bruto) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Karena itu, Islam menekankan keseimbangan antara petumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhanan bukanlah menjadi tujuan utama, kecuali diimbangi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tak boleh dipisahkan.

Islam sudah memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Adakalanya al-Qur’an merumuskannya dengan kata-kata " memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin" atau dengan "mengeluarkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah", "memberikan hak orang yang meminta-meminta, miskin dan terlantar dalam perjalanan", "membayar zakat" dan rumusan lainnya. Sebab, zakat merupakan jenis ibadah yang berkaitan erat dengan harta benda. Oleh karena itu, bagi siapa saja (muslim) yang telah memenuhi syarat, sebagaimana yang telah ditentukan syariat, maka dia dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tapi kalau perlu ‘dipaksa’ dengan menggunakan kekuasaan (Shihab, 2002: 323-5).

Melalui zakat diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengalokasian dan pendistribusian zakat dengan benar dapat membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan yang masih kekurangan. Jika pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi dan gizi seimbang juga bantuan beasiswa terhadap masyarakat miskin, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Dan dengan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dapat memasuki pasar tenaga kerja yang bersaing dan mampu mengembangkan usaha sehingga perekonomian pun dapat membaik.

pengendalian dan akuntansi biaya

Tenaga Kerja: Pengendalian dan Akuntansi Biaya

Biaya tenaga kerja merupakan biaya penting yang membutuhkan pengukuran, pengendalian dan analisisyang sistematis. Biaya tenaga kerja terdiri dari atas gaji pokok dan tunjangan. Gaji pokok untuk pekerjaan yang dilakukan disebut tarif dasar (base rate) atau tarif kerja (job rage). Tunjangan (fringe benefit) merupakan elemen yang substansial dari biaya tenaga kerja. Biaya tunjangan seperti tunjangan atas pajak FICA (federal Insurance Contributions Act) dan pajak pengangguran, tunjangan hari raya, tunjangan cuti, premi lembur, premi asuransi serta dana pensiun harus ditambahkan ke tarif dasar untuk memperoleh total biaya tenaga kerja secara penuh. Meskipun biaya tunjangan ini umumnya dimasukkan dalam overhead, biaya-biaya tersebut sebaiknya tidak diabaikan dalam tanggung jawab manajemen atas perencanaan dan pengendalian, dalam pengambilan keputusan, atau dalam negosiasi gaji. Permintaan pekerja untuk kenaikan kecil dalam gaji dapat mengakibatkan pengeluaran yang jauh lebih besar bagi perusahaan karena dampak dari biaya tunjangan.

Produktivitas dan Biaya Tenaga Kerja

Gaji, baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan produktivitas dan keterampilan dari pekerja. Dengan demikian, perencanaan, motivasi, pengendalian, dan akuntansi untuk biaya dan produktivitas tenaga kerja yang memadai merupakan masalah penting dalam mengelola suatu perusahaan.

Produktivitas tenaga kerja (labor productivity) dapat didefinisikan sabagai suatu ukuran kinerja produksi yang menggunakan pengeluaran atas usaha manusia sebagai tolak ukurnya. Produktivitas yang lebih tinggi dapat dicapai dengan membuat proses produksi lebih efisien melalui eliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah; dengan memperbaiki, memodernisasi, atau mengganti peralatan; atau dengan pendekatan lain yang memperbaiki pemanfaatan sumber daya.

Merencanakan Produktivitas

Suatu rencana untuk memperbaiki produktivitas sebaiknya membebankan tangung jawab kepada manajer untuk menerapkan rencana tersebut. Selain itu, rencana itu sebaiknya konsisten dengan rencana-rencana lain yang ada, seperti anggaran operasi dan rencana untuk investasi modal, riset, teknologi dan pengembangan karyawan.

Mengukur Produktivitas

Setelah rencana diformulasikan, produktivitas sebaiknya diukur, dianalisis, diimplementasikan dan dipahami. Tujuan dari pengukuran produktivitas adalah untuk memberikan indeks yang padat dan akurat guna membandingkan hasil aktual dengan suatu target atau standar kinerja. Pengukuran produktivitas sebaiknya mengakui kontribusi individual atas faktor-faktor seperti karyawan (termasuk manajer), pabrik dan peralatan, produk dan jasa yang digunakan, modal yang diinvestasikan, serta pelayanan pemerintah yang digunakan.

Rasio efisiensi produktivitas (productivity-efficiency ratio) mengukur output dari seorang individu relatif terhadap standar kinerja serta dapat digunakan untuk mengukur pencapaian operasional relatif dari suatu mesin, operasi, departemen, atau organisasi secara keseluruhan.

Dampak Ekonomi dari Produktivitas

Apabila produktivitas meningkat, laba bisnis dan pendapatan riil pekerja juga meningkat. Peningkatan produktivitas memungkinkan masyarakat untuk memperoleh output yang lebih banyak dan lebih baik dari sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Produktivitas secara umum telah meningkat, menyebabkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia. Tetapi kadang-kadang, keuntungan produktivitas turun. Suatu keterlambatan menyebabkan peningkatan biaya. Apabila peningkatan output tidak dapat mengimbangi kecepatan peningkatan biaya, maka biaya per unit dan harga jual akan meningkat.

Jika harga dipertahankan agar tidak naik, maka peningkatan upah harus mencerminkan pengurangan biaya per unit yang disebabkan oleh peningkatan produktivitas. Apabila biaya upah gaji dan tunjangan meningkat lebih tinggi dari output atau produksi per jam tenaga kerja, maka yang terjadi adalah inflasi, yaitu harga yang lebih tinggi untuk menutup biaya per unit yang juga lebih tinggi.

Meningkatkan Produktivitas dengan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Lebih Baik

Manajemen sumber daya manusia yang lebih baik menawarkan prospek peningkatan produktivitas dan kualitas produk dengan cara memberdayakan pekerja untuk berpartisipasi secara lebih langsung dalam manajemen atas pekerjaan mereka. Empat asumsi dasar yang merupakan karakteristik dari manajemen sumber daya manusia yang lebih baik:

1. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut adalah orang yang memiliki kualifikasi terbaik untuk memperbaikinya.

2. Pengambilan keputusan sebaiknya terjadi di tingkatan serendah mungkin dalam organisasi.

3. Partisipasi pekerja meningkatan kepuasan kerja dan komitmen terhadap tujuan perusahaan.

4. Terdapat sejumlah besar ide yang dimiliki oleh pekerja yang menunggu untuk ditemukan.

Secara singkat, produktivitas dan biaya yang terkait menuntut perencanaan dan pengukuran yang hati-hati jika ingin mengendalikan dampak ekonominya secara efektif. Manajemen sumber daya manusia yang lebih baik merupakan keharusan yang penting untuk meningkatkan produktivitas.

Rencana Pemberian Insentif

Rencana pemberian insentif (incentive wage plan) memberikan imbalan bagi pekerja sesuai dengan peningkatan outputnya yang berkualitas tinggi. Agar rencana pemberian insentif dapat berhasil, maka harus:

(1) Dapat diterapkan dalam situasi dimana pekerja dapat meningkatkan output

(2) Menyediakan lebih banyak upah yang besarnya proporsional terhadap output yang melebihi standar

(3) Menetapkan standar yang adil sehingga usaha tambahan akan menghasilkan pembayaran bonus

Tujuan Rencana Pemberian Insentif

Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pekerja agar memproduksi lebih banyak guna memperoleh upah yang lebih tinggi, dan pada saat yang bersamaan mengurangi biaya per unit. Rencana tersebut berusaha untuk memastikan output yang lebih besar,untuk meningkatkan pengendalian atas biaya tenaga kerja dengan memastikan biaya per unit yang lebih seragam, dan untuk mengubah dasar pemberian imbalan dari jam kerja yang dijalani mejadi pekerjaan yang diselesaikan. Penurunan biaya per unit disebabkan oleh dua faktor:

(1) Jumlah unit output dari setiap pekerja meningkat dengan peningkatan dalam upah

(2) Jumlah overhead yang tetap sama

Rencana pemberian insentif dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja dimana setiap orang harus berkinerja.

Jenis Rencana Pemberian Insentif

1. Rencana Unit Kerja Langsung (Straight Piecework Plan)

adalah salah satu rencana pemberian insentif yang paling sedehana, yaitu membayar upah di ats tarif. Pekerja pada umumnya memperoleh jaminan atas tarif upah dasar, meskipun jika mereka gagal mencapai jumlah output yang diperlukannya untuk memperoleh upah dasar tersebut. Bahkan jika produksi dari seorang pekerja melebihi jumlah output per jam, upah yang dibayarkan adalah tetap sebesar biaya per unitnya.

2. Rencana Bonus Seratus Persen (One-Hundred-Percent Bonus Plan)

merupakan suatu variasi dari rencana unit kerja langsung. Rencana ini tidak dinyatakan dalam uang melainkan dalam waktu per unit output. Pekerja dibayar berdasarkan waktu standar dikalikan tarif per jam jika unit diselesaikan sesuai dalam waktu standar. Dalam setiap periode penggajian, rasio efisiensi harus dihitung untuk setiap pekerja sebelum pendapatan dapat dihitung. Standar produksi yang dinyatakan dalam jumlah unit output per jam ditetapkan oleh insinyur industri. Jam kerja dan unit yang dihasilkan dilaporkan ke departemen penggajian, dimana jumlah jam yang dilaporkan dikalikan dengan jumlah unit produksi standar per jam untuk menentukan jumlah unit standar.

3. Rencana Bonus Kelompok (Group Bonus Plan)

Rencana bonus kelompok seperti rencana yang didesain untuk pemberian insentif individual dimaksudkan untuk mendorong produksi pada tarif di atas standar. Setiap pekerja dalam kelompok menerima tarif per jam untuk produksi sampai sejumlah output standar. Unit yang diproduksi di atas standar dianggap sebagai waktu yang dihemat oleh kelompok tersebut, dan sebagai akibatnya setiap pekerja menerima bonus untuk penghematan waktu tersebut. Biasanya bonus yang diperoleh suatu kelompok dibagi ke anggota-anggota kelompok sesuai dengan tarif dasar mereka masing-masing. Rencana bonus kelompok mengurangi pekerja menghitung biaya tenaga kerja dan melaksanakan sistem insentif. Rencana bonus kelompok juga dapat memberikan kontribusi bagi kerjasama yang lebih baik di antara pekerja.

Rencana Insentif Organisasi (Pembagian Keuntungan Organisasi)

Fitur utama dari rencana pembagian keuntungan organisasi adalah bahwa semua individu memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi yang berharga kepada suatu organisasi. Kunci dari penerapan rencana pembagian keuntungan organisasi yang sukses mencakup biaya tenaga kerja normal yang terukur, rasio yang relatif stabil dari nilai output terhadap biaya tenaga kerja, dan insentif serta kebijakan yang adil bagi semua pihak yang berpartisipasi.

Standar Waktu dan Teori Kurva Belajar (Learning Curve Theory)

Teori kurva belajar (learning curve theory) menyatakan bahwa setiap kali kuantitas output kumulatif menjadi dua kali lipat, maka rata-rata waku kumulatif per unit berkurang sebesar presentase tertentu.

Jika durasi produksi panjang atau jika operasi tenaga kerja sangat rendah dan rutin maka suatu titik akan dicapai jika perbaikan lebih lanjut dari kurva belajar menjadi tidak kelihatan, dan kurva belajar mencapai kondisi yang tetap.

Berdasarkan kurva belajar yang telah diobservasi, standar waktu yang digunakan untuk menentukan beasarnya insentif seorang pekerja dapat berubah menjadi standar waktu variabel dan bukannya standar waktu tetap. Standar waktu variabel memenuhi kebutuhan akan sistem pemberian insentif dimana terdapat dampak pembelajaran yang signifikan. Misalnya, waktu standar dapat berubah menjadi tingkat output yang hanya dapat dilampaui ketika kondisi tetap tercapai. Kemudian, segera setelah pekerja telah melalui tahap belajar dan mulai memproduksi jumlah unit yang diharapkan dalam kondisi tetap, mereka akan memperoleh bonus untuk melakukan suatu operasi lebih cepat dari waktu standar

Pengaturan Akuntansi untuk Biaya Tenaga Kerja dan Pengendalian

Akuntansi biaya tenaga kerja mencakup:

1. Sejarah kerja dari setiap pekerja, seperti tanggal diperkerjakan, tingkat upah, penugasan awal, promosi, kenaikan gaji, dan waktu cuti untuk liburan atau karena sakit

2. Informasi yang diperlukan untuk memenuhi kontrak serikat kerja, hukum jaminan sosial, peraturan upah dan jam kerja, pajak penghasilan yang dipungut, dan persyaratan pemerintah

3. Waktu kerja dan biaya standar

4. Jam kerja setiap karyawan, tingkat upah dan total pendapatan untuk setiap periode penggajian

5. Perhitungan potongan dari uapah kotor untuk setiap karyawan

6. Output atau pencapaian dari setiap karyawan

7. Jumlah biaya dan jam tenaga kerja tidak langsung maupun tenaga kerja langsung yang akan dibebankan ke setiap pesanan, lot, proses atau departemen untuk setiap periode.

8. Total biaya tenaga kerja di setiap departemen untuk setiap periode

9. Data kumulatif atas potongan pendapatan dan gaji untuk setiap karyawan

Departemen yang terlibat dalam perhitungan biaya tenaga kerja adalah:

Departemen Personalia

Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan tenaga kerja yang efisien dan memastikan bahwa seluruh organisasi mengikuti kebijakan personalia yang sesuai. Fungsi departemen personalia meliputi perekrutan, pelatihan, penilaian, konseling pensiun, pemutusan hubungan kerja dan penempatan ke luar.

Departemen Perencanaan Produksi

Departemen perencanaan produksi bertanggung jawab untuk menjadwalkan pekerjaan dan memberikan perintah kerja ke departemen produksi. Pemberian perintah kerja umumnya disertai dengan permintaan bahan baku dan kartu jam kerja tenaga kerja yang mengindikasikan operasi akan dilakukan atas produk tersebut. Jadwal produksi yang dipersiapkan beberapa minggu sebelumnya yang menggunakan standar waktu tenaga kerja untuk setiap tugas, membantu penyelia departemen dalam menyusun anggaran tenaga kerja.

Depertemen Pencatatan Waktu

Memastikan adanya catatan yang akurat atas waktu kerja setiap karyawan adalah langkah pertama dalam perhitungan biaya tenaga kerja. Pencatatan waktu yang akurat biasanya dicapai dengan:

a. Kartu absen sebagai bukti atas kehadiran karyawan di pabrik dari waktu masuk sampai waktu pulang

b. Kartu jam kerja untuk memastikan informasi atas jenis dan lama pekerjaan yang dilakukan

Kedua dokumen diawasi, dikendalikan, dan dikumpulkan oleh departemen pencatatan waktu.

Mesin Absensi

Mesin absensi atau pencatatan waktu adalah suatu instrumen yang mencatat waktu masuk dan pulang dari kantor.

Kartu jam kerja menyediakan tempat bagi nama dan nomor karyawan dan biasanya mencakup satu periode penggajian.

Kartu atau Laporan Jam Kerja

Kartu jam kerja (time ticket) menunjukkan penggunaan spesifik dari waktu yang dibeli, dan dapat disetarakan dengan suatu permintaan bahan baku. Beberapa perusahaan menggunakan laporan waktu harian (daily time report) dimana pekerja membuat daftar dari pekerjaan yang dikerjakan selama hari itu.

Teknologi Bar-Coding

Pemasukan data terkomputerisasi di tempat baik untuk kartu absen dan kartu jam kerja dapat dicapai menggunakan bar coding. Bar code adalah simbol yang diproses secara elektronik untuk mengidentifikasikan nomor, huruf atau karakter lain.

Departemen Penggajian

Data penggajian diproses dalam dua tahap:

a. Menghitung dan menyiapkan gaji

b. Mendistribusikan biaya gaji ke pesanan dan departemen

Langkah-langkah ini dilakukan oleh departemen penggajian yang bertanggung jawab untuk mencatat klasifikasi pekerjaan, departemen, dan tingkat upah untuk setiap karyawan.

Departemen Biaya

Berdasarkan ikhtisar distribusi biaya tenaga kerja atau kartu jam kerja, departemen biaya mencatat biaya tenaga kerja langsung pada kartu biaya pesanan atau laporan produksi departemental, serta mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung pada catatan overhead departemental yang terinci.

Hubungan Antardepartemen dan Pengendalian Biaya Tenaga Kerja serta Akuntansi

Bagan organisasi mengikhtisarkan hubungan antardepartemen yang diperlukan untuk pengendalian dan akuntansi biaya yang efektif. Perhitungan biaya tenaga kerja untuk area-area nonmanufaktur, seperti pemasaran dan administrasi, memerlukan rincian individual dan departemental yang sama dalam hal akumulasi dan distribusi biaya.

Pertimbangan-pertimbangan Etika

Perilaku etis adalah penting di semua aspek aktivitas organisasi. Akuntansi biaya dan pengendalian tenaga kerja adalah salah satu area yang dicakup oleh Standard of Ethical Conduct. Standar ini berkaitan dengan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja dan kompensasi; dengan pembuatan anggaran dan analisis waktu dan biaya tenaga kerja; dengan program produktivitas dan rencana pemberian insentif; dan dengan persamaan dalam tunjangan karyawan.