Ekonomi Kerakyatan

Pengertian Ekonomi Kerakyatan:

Ekonomi kerakyatan adalah identik dengan Ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi yang digerakkan berdasarkan prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya permodalan, sumber daya manusia (pelaksana dan pakar) yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak.


Perbedaan Ekonomi Kerakyatan dengan Ekonomi Liberal:

A. Ekonomi Liberal

Ekonomi Liberal atau dikenal dengan sebutan Ekonomi Pasar Bebas merupakan pembangunan ekonomi yang sebesar-besarnya ditentukan oleh mekanisme pasar bebas.

Keunggulan Ekonomi Liberal adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk masuk dalam mekanisme pasar tersebut.

Kelemahan Ekonomi Liberal adalah penguasaan pasar oleh para pemilik modal besar dan menghancurkan pemilik modal kecil, sehingga pemodal kecil tidak mampu masuk dalam mekanisme pasar bebas tersebut. Selain itu akan berakibat kesenjangan yang sangat lebar antara si Kaya dengan si Miskin yang berakibat terjadinya kecemburuan ekonomi yang mengarah kepada kecemburuan sosial dan penghancuran sistem ekonmi itu sendiri.

Ekonomi Liberal ataupun perubahannya yang disebut Ekonomi Neoliberal lebih memihak kepada kepentingan pemilik modal besar dan kurang berpihak kepada rakyat banyak. Bahkan lebih lanjut, pemerintahan yang menerapkan prinsip ini akan diintimidasi para pemilik modal besar sehingga mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Pemerintah yang menerapkan prinsip ini biasanya tergolong pemerintah yang lemah.



B. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan memerlukan peran aktif pemerintah untuk mengatur agar pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak, sehingga akan memberikan kesempatan yang sama dalam menikmati hasil kekayaan alam yang dimiliki bersama tersebut.

Keunggulan Ekonomi Kerakyatan adalah: (1) terlindunginya rakyat banyak dari persaingan yang tidak seimbang dengan para pemilik modal besar, (2) lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, (3) memperkecil kesenjangan antara si Kaya dengan si Miskin, dan (4) menciptakan hubungan sinergis antara Pemilik Modal Besar dengan Masyarakat banyak sebagai mitra kerjanya.

Kelemahan Ekonomi Kerakyatan adalah kurang diminati para pemilik modal besar karena keuntungan mereka perlu berbagi yang lebih proporsional dengan masyarakat banyak.

Pemerintahan yang menerapkan prinsip ini memerlukan sosok Pemimpin yang pemberani, tegas, kuat dan visioner. Pemimpin seperti ini berkemampuan untuk menghimpun para pemilik modal besar yang mau berbagi keuntungan secara proporsional untuk kepentingan rakyat banyak dengan prinsip sinergi antara pemilik modal tersebut dan rakyat banyak. Pemerintahan yang menerapkan prinsip ini merupakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat banyak, sehingga lebih mensejahterakan rakyat banyak.


Prinsip Ekonomi seperti apakah yang sesuai untuk Indonesia?

Negara sedang berkembang (developing contry) seperti Indonesia sangat sesuai menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan. Prinsip ini sejalan dengan amanat para pejuang dan pendahulu / pelopor negeri ini yang dituangkan mereka dalam UUD 1945.


Mengapa kita sebaiknya menerapkan Ekonomi Kerakyatan ini?

Negara Indonesia saat ini rakyatnya hampir separuh dalam kondisi miskin seperti yang diungkapkan World Bank, yaitu jumlah rakyat miskin di Indonesia sebesar 115 juta orang pada tahun 2008 (Prabowo, 2009), jumlah ini sangat banyak dan berpotensi memicu permasalahan kecemburuan ekonomi dan sosial. Jumlah rakyat miskin yang banyak tersebut memerlukan peran yang lebih aktif dari pemerintah dalam menyelamatkan mereka dari kemiskinan dan sekaligus peran dalam mensejahterakan mereka. Apabila pemerintah menerapkan sistem ekonomi liberal akan menyebabkan kesempatan bersaing yang seimbang makin tertutup sehingga akan memperbesar jumlah masyarakan miskin, selain memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Akan tetapi, apabila pemerintah memilih menerapkan ekonomi kerakyatan, akan membuka kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat kecil untuk turut berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan ekonomi tersebut, sehingga memperbesar kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak dan menjadi lebih sejahtera. Peran aktif pemerintah dalam ekonomi kerakyatan akan melindungi dan memberi kesempatan yang seimbang untuk masyarakat banyak. Hal ini mencirikan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil.


sumber: http://ekonomiprorakyat.blogspot.com/